perbuatan melawan hukum

Posted: April 14, 2011 in kuliah?
  • Istilah

 

Para sarjana menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menerjemahkan onrechtmatigedaad.

R.Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum”; M.A. Moegni memakai istilah “perbuatan melawan hukum”; Utrecht mamakai istilah “perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum” dan J. Satrio memakai istilah “tindakan melawan hukum”.

M.A.Moegni Djojodirdjo menerangkan bahwa istilah “perbuatan” mengandung sifat aktif (positif) dan pasif  (negative), berbeda dengan kata “tindakan” yang mempunyai sifat positif/aktif  saja. Sedangkan pada kata “melawan” melekat kedua sifat aktif dan pasif.

Kalau ia dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka nampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” tersebut. Sebaliknya, kalau ia dengan sengaja diam saja, sedang ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan suatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan kata lain, bilamana ia dengan sikap pasif saja—bahkan bilamana ia enggan melakukan keharusan sudah melanggar suatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakan badannya. Inilah sifat pasif dari “melawan.”[1]

M.A.Moegni juga berpendapat bahwa istilah “melanggar” yang digunakan oleh Wiryono Prodjodikoro hanya mencerminkan sifat aktifnya saja, sedang sifat pasifnya diabaikan, karena seseorang dengan berdiam saja, padahal ia harus berbuat sesuatu, dengan diam saja itu ia pada hakikatnya tidak melakukan suatu perbuatan, sekalipun dengan diam saja itu ia bersalah.

 

  • Pengaturan

Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) diatur dalam buku III title 3 pasal 1365-1380 KUHPerdata .

 

 

  • Pengertian

KUHPerdata tidak mengatur istilah maupun rumusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Karena pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dinamakan perbuatan melawan hukum, maka lahirlah penafsiran secara luas dan secara sempit mengenai PMH tersebut.

v     Penafsiran secara sempit

Yang dimaksud dengan penafsiran sempit adalah bahwa kita baru mengatakan ada onrechtmatigdaad kalau:

-         ada pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang;

-         tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.[2]

Jadi, tindakan melawan hukum harus berupa tindakan yang melanggar hak subjektif yang diatur oleh undang-undang (wettelijk subjektiefrecht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (wettelijkplicht) si pelaku yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan begitu maka onrechmatigdaad sama dengan onwetmatigdaad (bertentangan dengan undang-undang).[3]

Pendukung aliran sempit tersebut anatara lain adalah Land dan Simon. Contoh kasusnya antara lain adalah Singernaaimachine arrest (perkara mesin jahit Singer) dan Zutphense Waterleiding (perkara kran ledeng Zutphense).

v     Penafsiran secara Luas

Sedangkan penafsiran secara luas , sejak tahun 1919, dari kasus Lindenbaum dan Cohen, Hooge Raad telah menetapkan perumusan  luas untuk perbuatan melawan hukum. Sejak arrest 1919 tersebut, perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila;

1.      Melanggar hak orang lain/hak subjektief recht, atau

2.      Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau

3.      Bertentangan dengan kesusilaan, atau

4.      Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Syarat-syarat tersebut bersifat alternative, artinya jika telah terpenuhi salah satu syarat, maka sudah cukup dapat dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum.

Ad.1.Melanggar hak orang lain

Hak-hak yang paling penting yang diakui yurisprudensi adalah hak-hak pribadi (persoonlijkheidsrechten), seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik, dan hak kekayaan (vermogensrechten). Yang terutama penting dari vermogensrecht tersebut adalah hak-hak kebendaan dan lain-lain hak absolute, karena pelanggaran atas hak kekayaan pribadi (persoonlijke vermogensrechten), yakni hak-hak menuntut (vorderingsrecht), hak-hak relative kebanyakan menimbulkan wanprestasi, yang akibatnya diatur tersendiri dalam undang-undang.

Ad.2.Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Kewajiban hukum atau rechtsplicht adalah kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.[4] Melanggar kewajiban di sini tidak hanya kewajiban menurut Undang-undang dalam arti formal, akan tetapi juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar kewajiban menurut hukum adalah perbuatan pidana, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan. Selain dapat dituntut secara pidana, juga dapat dituntut ganti rugi berdasarkan pasal 1365 BW.

Ad.3.Bertentangan dengan kesusilaan

Yang dimaksudkan dengan kesusilaan yang baik adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.[5]

Ad.4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat

Pada garis besarnya dapat dinyatakan bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat apabila;

  1. perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak
  2. perbuatan yang tidak berfaedah (bermanfaat) yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.

 

 

  • Hubungan Pasal 1365 dengan Pasal 1366 KUHPerdata

Sebagaimana diketahui, bunyi pasal 1365 adalah sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan bunyi pasal 1366 KHPerdata adalah:

“Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Istilah perbuatan (daad) dalam pasal 1365 KUHPerdata memiliki segi positif dan segi negative; segi positif yakni bilamana dengan ‘perbuatan; tersebut dimaksudkan berbuat sesuatu, sedang segi negative yakni bilamana yang dimaksudkan adalah ‘tidak berbuat sesuatu’ (nalaten). Sedangkan dari ketentuan pasal 1366 KUHPerdata di atas dapat diketahui bahwa pengertian perbuatan (daad) dipisahkan dari pengertian “kelalaian”.

Untuk lebih jelasnya, berikut interpretasi pasal 1365 dan pasal 1366 yang dibagi menjadi 3 masa;

  1. Masa antara tahun 1838-1883

Pada waktu itu dianut pendirian bahwa onrechtmatig adalah onwetmatig, yang berarti bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap melawan hukum (onrechtmatig) bilamana perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.[6]

  1. Masa antara tahun 1883-1919

Pasal 1366 menjadi pelengkap pasal 1365 KUHPerdata, dan arti “daad” (perbuatan) diperluas, yakni tidak hanya pelanggaran suatu kewajiban menurut undang-undang (wettelijkeplicht), melainkan juga dalam hal terjadi pelanggaran terhadap suatu hak (subjektiefrecht) yang dapat diterapkan pasal 1365 dan pasal 1366 KUHPerdata.

  1. Masa sesudah tahun 1919

Sejak perkara Lindebaum vs Cohen, pasal 1366 KUHPerdata merupakan rumusan luas dari perbuatan melawan hukum dan penerapannya hanya terjadi bila benar-benar dibutuhkan.

Jadi, hubungan antara kedua pasal tersebut adalah bahwa pasal 1365 mengenai perbuatan onrechtmatig (culpa in committendo), sedang pasal 1366 adalah mengenai perbuatan melalaikan secara onrechtmatig (culpa in ommittendo).[7]

 

Hubungan PMH dengan Perbuatan Pidana

Keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama merupakan perbuatan yang melanggar larangan. Sedangkan perbedaannya;

  • Ruang lingkup PMH lebih luas karena meliputi perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan tidak tertulis
  • Dalam PMH, isi tuntutannya adalah mengganti kerugian, sedangkan tuntutan dalam pidana adalah berupa sanksi pidana.
  • Jika terpidana (pelaku tindak pidana) mati, maka pertanggungjawaban gugur, sedangkan jika pelaku PMH mati, maka pertanggungjawabannya diwariskan.

Hubungan PMH dengan wanprestasi

Terdapat 2 pendapat:

  • PMH dapat merupakan wanprestasi;
  • Wanprestasi tidak dapat digolongkan PMH (Pitlo)

Keduanya mengakibtkan kemungkinan samenloop atau concurcus (perbarengan).

 

 

 

Penyalahgunaan Hak (Misbruik van Recht)

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyalahgunaan hak adalah:

Suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah  dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan. Perbuatan penyalahgunaan hak an sich bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, jika perbuatan penyalahgunaan hak tersebut memenuhi pasal 1365 KUHPerdata, seperti ada kerugian bagi orang lain, ada pelanggaran kepantasan, kesusilaan atau ketidakhati-hatian, adanya hubungan sebab-akibat dengan kerugian, maka perbuatan penyalahgunaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdata.[8]

 

UNSUR-UNSUR DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur sebagai berikut  :

1.      Adanya suatu perbuatan

2.      Perbuatan tersebut melawan hukum

3.      Adanya kesalahan dari pihak pelaku

4.      Adanya kerugian bagi korban

5.      Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian[9]

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

1.      Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik perbuatan sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu(dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya. Kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsure ”persetujuan atau sepakat” dan tidak ada juga unsure ”kausa yang diperbolehkan” sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.

2.      Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

a.       Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.

b.      Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau

c.       Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau

d.      Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) atau

e.       Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed).

3.      Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum tersebhut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan(schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab pada pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (strict liability), hal tersebut tidaklah didasari atas pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan undang-undang lain.Karena pasal KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a.       Ada unsur kesengajaan atau

b.      Ada unsur  kelalaian (negligence, culpa), dan

c.       Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Timbul pertanyaan dalam hal ini, yakni apakah perlu dipersyaratkan unsur “kesalahan” disamping unsur “melawan hukum” dalam suatu perbuatan melawan hukum, apakah tidak cukup dengan unsur”melawan hukum” saja. Untuk menjawab pertanyaan ini berkembang 3 (tiga) aliran sebagai berikut:[10]

a.       Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja

Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum terutama dalam artinya yang luas, sudah inklusive unsur kesalahan didalamnya, sehingga tidak  diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri belanda aliran ini dianut misalnya oleh Van Oven.

b.      Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja

Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum didalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur melawan hukum terhadap suatu perbuatan melawan hukum.

Di negeri belanda aliran ini dianut misalnya oleh Van Goudever

c.       Aliran yang menyatakan diperlukan baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan

Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mesti mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup kesalahan.dinegeri belanda aliran ini dianut oleh Meyers.

Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu  kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang demikian kemudian mengkristal dalam istilah hukum yang disebut dengan standar “manusia yang normal dan wajar”(reasonable man).

4.      Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (schuld) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365  KUH Perdata dapat dipergunakan . Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang.

5.      Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal yang dilakukan antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari perbuatan melawan hukum.

Untuk hubungan sebab-akibat ada 2 (dua) macam teori yaitu hubungan faktual dan teori hubungan kira-kira. Hubungan sebab-akibat secara faktual (causation infact). Hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian hasilnya (tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya). Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “but for”atau sine qua non”. Von Buri adalah salah satu ahli hukum eropa kontinental yang sangat mendukung ajaran faktual ini.

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira”(froximate cause). Merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah legal cause atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

Pengecualian dari PMH yang hilang sifat melawan hukumnya adalah adanya alas an pembenar dan pemaaf.

Alasan Pembenar (rechtvaardigingsgronen) berupa;

  • Keadaan memaksa (overmacht)
  • Pembelaan terpaksa (noodwear)
  • Melaksanakan ketentuan UU (wettelijke voorschrift)
  • Melaksanakan perintah jabatan ( wettelijke bevel)

Alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) ; orang yang melakukan PMH dianggap tidak bersalah, apabila si pembuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan , karena padanya terdapat cacat psychish, misalnya PMH oleh orang gila.[11]

 

 

 


[1] Moegni Djojodirjo, 1982, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat (aanspraakelijkheid) untuk Kerugian, yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.13

[2] J. Satrio, Hukum Perikatan, 1993, Perikatan yang Lahir karena Undang-undang, Bagian Pertama, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 149

[3] ibid, hlm. 150

[4] Rachmat Setiawan, 1982, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 18

[5] Moegni Djojodirjo, op.cit, hlm.44

[6] Ibid, hlm.28

[7] Ibid, hlm. 29

[8] Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9

 

[9] Ibid, hlm. 10

[10] Ibid, hlm. 12

[11] Rachmat, op.cit, hlm.28

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s